FokusJabar Onlinenya Jawa Barat
728-x-90-02 mobile

Fraksi PKB: Diduga Ada Potensi Kerugian Uang Negara dalam Realisasi Anggaran Covid-19

0 224

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.co.id: Dengan tumpang tindihnya anggaran Covid 19 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, disinyalir ada potensi kerugian uang negara terkait selisih harga pengadaan barang di tiap SKPD dengan total anggaran yang bersumber dari APBD setempat sebesar Rp50.669.503.700.

Seperti pengadaan 94 ribu nasi box yang habis dalam lima hari dengan total anggaran senilai Rp940 juta membuat tidak rasionalnya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) di Dinas Perhubungan.

“Rasionalnya dimana? 94 ribu nasi box habis dalam lima hari, siapa penerimanya. Kalau 94 ribu dibagi 8 posko berarti satu posko menerima 11.750 nasi box di bagi lagi 5 hari maka harus membagikan 2.350 nasi box tiap poskonya,” ungkap Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, Selasa (14/7/2020).

Yang mengherankan lagi, adanya sewa kendaraan 40 unit angkutan yang menghabiskan anggaran Rp24 juta dalam waktu 5 hari untuk pendistribusian 94 ribu nasi box di 8 Posko.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah di Dishub Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki kendaraan angkutan. Saya analisa ada potensi kerugian negara dalam realisasi anggaran Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya,” tegasnya.

BACA JUGA: Fraksi Golkar Apresiasi 3 Strategi KPK Selamatkan Uang Negara

Tidak hanya di Dishub, pengadaan nasi box juga ada di RKB Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jumlah 37.277 nilai total pengadaan Rp372.770.000.

“Luar biasa ini, siapa penerima manfaat dari puluhan ribu nasi bungkus, dan pengadaannya kesiapa ini butuh kejelasan, sementara dilapangan tidak seperti demikian, ini tidak rasional, kalau dibagikan ke masyarakat, masyarakat yang mana,” tanya Asep Muslim.

Menurut Asep, urgensinya apa dengan pengadaan nasi box dengan jumlah puluhan ribu dengan anggaran biaya Rp 1,3 Milyar ini harus disampaikan ke masyarakat juga di pertanggungjawabkan secara rasional.

“Coba apa urgensinya dalam pengadaan puluhan ribu nasi box, masyarakat yang mana yang menerimanya, anggarannya begitu fantastis Rp 1,3 Milyar lebih dari RKB Dishub dan Satpol PP, masyarakat butuh kejelasan,” tutur Ketua GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya ini.

Selain itu, Asep melanjutkan masih banyak pengadaan barang yang tidak rasional seperti cetak 125 ribu amplop Bupati senilai Rp 81 juta. Padahal harga pasaran Rp500 sementara dalam RKB Rp650.

“Dimana-mana juga kalau pengadaan barang partainya besar pasti harganya semakin murah apalagi cetak amplop Bupati Tasikmalaya 125 ribu, RKB malah semakin mahal, ini jelas diduga ada selisih harga yang begitu signifikan,” ucapnya.

Dan kalau sudah dibelanjakan oleh tiap SKPD, kata Asep, berarti ada selisih harga yang mengakibatkan terjadinya potensi kerugian uang negara.

“Sekali lagi saya menganalisis disini diduga ada potensi kerugian uang negara,” pungkasnya.

Realisasi pencairan Biaya Tidak Terduga (BTT) pencegahan dan penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diantaranya :

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Rp 2.715.000.000. BPBD Rp 6.796.926.500. Dinas Sosial PMD P3A Rp 27.653.815.000. 

Satpol PP Rp 3.851.081.200. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Rp 958.380.000. Dinas Perhubungan Rp 2.296.000.000. Kesbangpol Rp 1.150.000.000 jumlah total Rp 50.669.503.700.

(Nanang Yudi/Bam’s)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.