FokusJabar Onlinenya Jawa Barat

Anggaran Pemprov Jabar Tahun Ini Berpotensi Silpa Rp10 trilyun

0 0

BANDUNG, FOKUSJabar.co.id: Perencanaan program kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga kurang matang karena menyisakan banyak anggaran yang tidak terserap. Tercatat sekitar Rp10 trilyun dana APBD saat ini ‘menganggur’.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad tidak menampik bahwa hingga saat ini masih ada Rp10 trilyun yang belum terserap.

“Per hari ini 74,01 persen (yang terserap), dari total (APBD Provinsi Jawa Barat) belanja dan pembiayaan Rp39 trilyun lebih,” kata Daud di Bandung, Rabu (4/12/2019).

Dari jumlah tersebut, APBD yang terserap sudah di angka Rp29 trilyun dan masih tersisa sekitar Rp10 trilyun.

“Serapan ini menjadi yang terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang agak di bawah dibanding tahun kemarin dalam kurun waktu yang sama,” kata Daud.

Menurut dia, minimnya serapan anggaran dikarenakan berbagai hal, salah satunya pengerjaan proyek yang baru dimulai. Akhir kontrak baru berakhir di Desember ini. Nanti (di akhir tahun) yang besar-besar harus dibayar.

Dia pun tidak menampik adanya sejumlah proyek gagal lelang, terutama yang berasal dari bantuan keuangan ke kabupaten/kota.

“Gagal lelang tahun ini pasti berpengaruh. Artinya jadi sebuah proyek sudah diperhitungkan, masa kerja sekian hari, lelang sekian bulan. Kalau gagal, ngulang lagi, pasti akan berkurang volume yang terserapnya,” kata dia.

Kendati begitu, dia optimistis serapa APBD tahun ini akan mencapai 90 persen, salah satunya karena masih ada dana bagi hasil yang harus diserahkan kepada kabupaten/kota di pengunjung tahun ini.

“Kalau laporan, ada dana-dana besar yang harus dikeluarkan di triwulan ini. Ada bagi hasil, trilyunan juga,” kata dia.

Dia memastikan bahwa pihaknya sudah bekerja maksimal dalam menyerap APBD baik saat perencanaan maupun tahap pengerjaan.

“Yang jelas kita sudah semaksimal mungkin dari mulai perencanaan , kemudian pelaksanaan. Tetapi di perjalanan ditemukan kendala-kendala seperti itu, gagal lelang, dan sebagainya,” kata dia.

Sebagai contoh, dia menyebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah menyiapkan lelang sejumlah proyek agar pada awal tahun depan sudah bisa dikerjakan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) berjanji akan memperbaiki penyaluran bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan sehingga tidak semua program kerja bisa dieksekusi.

Emil mengakui, pada 2019 ini tidak semua program pemerintah provinsi di kabupaten/kota khususnya menyangkut penataan kawasan wisata berhasil dijalankan.

“Masih terdapat aspirasi yang hilang dalam proses pengajuan,” kata Emil Selasa lalu.

Dia berharap, tahun 2020 tidak ada lagi program kerja provinsi ke kabupaten/kota yang gagal dijalankan.

Pihaknya bersama bupati/wali kota menyepakati dibentuknya desk bantuan gubernur pada masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Sebuah tempat di Bappeda, khusus untuk tanya jawab. Meng-clear-kan permasalahan aspirasi yang lewat provinsi,” kata dia.

Dengan adanya desk khusus tersebut, dia berharap hambatan terkait program tersebut bisa segera diketahui penyebabnya.

(LIN)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.