FokusJabar Onlinenya Jawa Barat
728-x-90-02 mobile

UMK Jabar Dinilai Terlalu Tinggi , 100 Pabrik di Jabar Pindah ke Jateng

1 12

JAKARTA, FOKUSJabar.co.id: Sedikitnya 100 perusahaan padat karya di Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah. Hal ini diamini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil).

Emil menyatakan pabrik-pabrik itu meninggalkan Jawa Barat lantaran tak kuat dengan beban upah yang ditetapkan.

“Selama ini sudah ada 100-an lebih pabrik dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil di Gedung Transmedia, Selasa (26/11/2019).

Emil melanjutkan, sebagai pemimpin di Jawa Barat ia sangat menyayangkan kejadian tersebut. Dia bilang, ini merupakan sebuah tragedi yang menimpa Jawa Barat.

“Rezeki buat Pak Ganjar (Gubernur Jateng), menjadi tragedi buat kami karena upah,” kata emil, seperti dilansir Detik, selasa (27/11/2019).

Untuk menghindari semakin banyaknya pabrik yang pindah, Emil menetapkan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) melalui surat edaran. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha yang tak kuat dengan beban upah yang ditetapkan bisa bernegosiasi dengan para pekerjanya.

“Dengan surat edaran pabrik-pabrik itu tidak usah pindah, cukup menegosiasikan dengan buruh-buruhnya upah yang cocok. Nah kalau pakai surat keputusan semua padat karya yang di bawah UMK kena pidana,” ujar Emil.

Dia tidak ingin, semakin banyak pabrik yang pindah meninggalkan Jawa Barat karena akan berisiko meningkatkan angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

(Agung)

1 Comment
  1. Mas Barep says

    Kalau saya simak penyampaiannya pak Gubernur hanya mengakomodir kepentingan pengusaha saja, sementara apa yg menjadi pemenuhan kebutuhan hidup pekerja sama sekali tidak disentuh.

    Buat apa ada UU. 13/2003, dan buat apa ada PP. 78/2015

    Pengusaha dapat mengajukan Penangguhan Upah Minimum Bagi Perusahaan Tidak Mampu

    Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah Kabupaten/Kota.

    Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), upah minimum, dalam hal ini termasuk UMK, ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

    Di samping diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UMK juga diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai berikut:

    Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
    Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

    Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum dimana UMK ditetapkan setelah penetapan UMP dan UMK ditetapkan harus lebih besar dari UMP.

    Pada dasarnya, setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Ini diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

    Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

    Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
    Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

    Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut:

    Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

    Bukankah ini suatu bentuk perlindungan buat para pengusaha? membolehkan pengusaha menangguhkan upah minimum untuk melindungi para buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan agar para pekerja/buruh bisa tetap bekerja di perusahaan yang tengah mengalami kondisi sulit.

    Catatan :
    Mana ada Perusahaan yg mengumumkan keuntungan kepada karyawannya?
    Yang ada sebaliknya, kerugian dan kerugian yg terdengar sampai budeg di tellinga karyawan.

    Teori Ekonomi memformulasikan :
    Bagaimana memproduksi sebuah produk dengan modal sekecil-kecilnya, tetapi bisa mendapatkan keuntungan yg sebesar-besarnya.

    Teori Pengusaha mengikuti :
    Bagaimana caranya mengelola perusahaan dengan menetapkan target produksi yg maksimal, tetapi dibayar dengan upah minimal, bahkan Pengusaha seringnya nawar kalau bisa di bawah minimal.

    Perhatikan kami kaum pekerja pak Gub. ?
    UMK itu untuk siapa…?
    Banyak teman-teman kami yg sudah mengabdi di perusahaan sampai puluhan tahun, tetapi upahnya masih UMK, lebih miris lagi masih ada yg di bawah.
    Trus…, bagaimana nanti dengan anak-anak kami ke depan jika kondisinya terus begini?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.