Pengurus Presidium Gatra bersama Bupati Garut, Rudy Gunawan
GARUT, FOKUSJabar.co.id : Usulan pemekaran Garut Utara (Gatra) yang diperjuangkan sejak tahun 2012 lalu, hingga kini terkesan tidak ada kejelasan.
Beberapa kali audensi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, sama sekali tak mendapatkan jawaban yang pasti.
Hal itu disampaikan Sekretaris Presidium Gatra, Uu Amarullah. Menurutnya, hasil pertemuan dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan per tanggal 24 September 2018 lalu tidak memberikan rekomendasi.
Alasannya, Pemkab Garut pernah membuat Perda tentang pemekaran Kabupaten Garut menjadi dua pemerintahan. Yakni, Kabupaten Garut dan Kabupaten Garut Selatan yang sampai saat ini belum terlaksana.
Dengan begitu, agar bisa terbit rekomendasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Gatra mesti masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan dilakukan perubahan Perda dari dua wilayah Kabupaten menjadi tiga Kabupaten/Kota.
“ Saat pertemuan, Pak Bupati menjanjikan DOB Gatra masuk RPJP 2020 dan bisa masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019. Syaratnya, harus diadakan dulu Feasibility Study (FS) dari tim ahli untuk diketahui layak atau tidaknya di mekarkan jadi 3 Kabupaten/Kota,” kata Uu.
Senada dikatakan Wakil Ketua Presidium Gatra, Aep Saepudin. Ajuan DOB Gatra terkendala Perda pemekaran Kabupaten Garut.
“ Pak Bupati tidak berani menerbitkan rekomendasi karena terkendala Perda pemekaran Kabupaten Garut dan harus dilakukan perubahan Perda,” ungkap Aep yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPRD Garut Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sabtu (1/12/2018).
(Andian/Bam’s)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
I visit each day some web pages and information sites to read articles ...
Jadi pengen,, jadi pemain nasional indonesiaa,,hehe ...
gimana bang hasil pertandingan kemarin memuaskan?saya liat live langsu ...
Dukung gerakan garut bersih #garutkbupatentertinggal ...
Mantap. Bawaslu harus ambil tindakan yang tegas dan netral jangan terp ...
2018 Powered By FokusJabar