FokusJabar Onlinenya Jawa Barat

Komite Hijau: Izin PT. Kido Indonesia Harus Ditinjau Ulang

0 1

GARUT, Fokusjabar.co.id : Pembangunan tahap awal pabrik Garment, PT. Kido Indonesia yang berlokasi di Desa Sindangsuka, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketundukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap kepentingan asing.

Sekretaris Komite Hijau, Roni Faisal Adam (Foto. Bambang)
Sekretaris Komite Hijau, Roni Faisal Adam (Foto. Bambang)

Menurut Lembaga independen Komite Hijau melalui Sekretarisnya, Roni Faisal Adam, Pemkab Garut sebaiknya meninjau ulang perizinan karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Garut tahun 2011-2031.

Terlebih, Bupati Rudy Gunawan menghendaki pembebasan lahannya mencapai 20 hektar. Hal itu tentunya bertentangan dengan perundang-undangan, dimana dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk industri skala kecil hanya seluas empat hektar.

“ Sungguh tidak elok jika memaksakan proyek tersebut demi untuk kepentingan asing. Ini kontradiktif sekali,” sebut Roni, Kamis (11/8/2016).

Roni meni;ai, Bupati Rudy telah melanggar perundangan-undangan dan Perda No29 Tahun 2011 tentang RTRW Kecamatan terkait izin industri untuk Kabupaten Garut yang seharusnya berskala kecil.

“ Bupati telah tunduk sehingga mengikuti keinginan pengusaha,” kata Roni.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum LSM Laskar Garut Mandiri (Lagam), Asep Hermawan, berdasarkan hasil kajian dan investigasi jajarannya, saat ini menandakan kepentingan pengusaha sangat kental dalam menentukan kebijakan Bupati Garut sehingga dapat melonggarkan perizinan.

Contohnya, dari investasi ke PT. Chang Shin Reksa Jaya  sudah kelihatan dominasi pengusaha yang mempengaruhi kebijakan Bupati sehingga daerah lahan Hijau dijadikan sebuah pabrik.

“ Itu jelas melanggar RT/RW. Apalagi berbicara masalah penegakkan Perda tentang pelanggaran minimarket di Garut mustahil bisa terwujud. Artinya, pihak eksekutif dan legislatif lebih memihak kepada pengusaha ketimbang masyarakat,” pungkas Asep Hermawan.

(Bam’s)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.