FokusJabar Onlinenya Jawa Barat

Pemprov Jabar Berharap Pembangunan Tol Cimaci Kembali Dilakukan

0 1

BANDUNG, Fokusjabar.co.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap proses pembangunan Tol Cibitung-Cimanggis (Cimaci) terutama kaitannya dengan pembebasan lahan kembali dilakukan meski proses hukum masih berlangsung di MA.

Sekda Jabar Iwa Karniwa menyebut bahwa saat ini tengah dilakukan pengukuran tanah yang akan dibebaskan. Proses tersebut dilakukan BPN Kota Depok, PPK tanah dari Kementerian PU-Pera didampingi Kapolrestabes Depok dan Dandim.

“Dari sini nanti produknya berupa peta bidang. Setelah peta bidang selesai, PPK dan BPN melakukan negosiasi harga berdasarkan harga appresial,” kata Iwa di Bandung, Senin (25/7/2016).

Jika dalam proses negosiasi dan dalam waktu tertentu, pemilik tanah dengan pengembang belum memberikan kata sepakat meski harga sudah sesuai appresial, pihaknya memastikan mengambil langkah konsinyasi. Sehingga proses pembangunan Tol Cimanggis bisa berjalan baik sesuai arahan presiden.

Sambil proses ini berjalan, pihaknya pun tengah mengawal pengaduan yang mengatasnamakan 33 warga yang mana gugatan mereka atas penetapan lokasi [Penlok] yang dilakukan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tidak dikabulkan PTUN Bandung.

“Sekarang dalam proses yang bersangkutan mengajukan kasasi. Kita pun melalui biro hukum melakukan kontra kasasi, sehingga bisa diputuskan lebih cepat, kurang lebih satu bulan,” terang dia.

Lebih lanjut pihaknya berharap Mahkamah Agung yang menangani perkara ini kan memutus dengan kondisi objektif. Terlebih pembangunan tol ini sudah terkatung-katung akibat persoalan lahan.

“Kami berharap pembangunan bisa sesuai harapan. Tol ini sudah mendesak, karena kemacetan di Tol CIkampek sudah berat,” ucap Iwa.

Meski saat ini masih ada proses hukum di MA, pihaknya memastikan proses penyusunan peta bidang tidak akan terganggu. Bahkan jika tidak ada aral melintang, akhir September nanti pembebasan lahan sepanjang 3 kilometer bisa selesai dan pembangunan jalan tol sepanjag 26 kilometer ini berlanjut.

“Kasus kasasi tidak menghambat, ini untuk kepentingan masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Jabar Denny Wahjudin mengatakan, sebanyak 33 orang warga perumahan Rafles Hill Depok yang menggugat Gubernur Jabar di PTUN Bandung telah mengajukan memori kasasi ke MA pada 11 Juli lalu karena kalah di PTUN.

“Biro hukum sebagai kuasa gubernur menerima memori kasari pada 15 Juli dan mengajukan kontra memori kasasi sebagai perlawanan terhadap gugatan mereka,” kata Denny.

Dia menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut tidak ada proses banding dan akan diputus MA dalam waktu 30 hari sesuai ketentuan. Dengan kata lain, tinggal menunggu putusan MA.

“Mudah-mudahan MA menguatkan putusan PTUN sehingga pembangunan jalam tol bisa dilanjutkan,” harapnya.

Sebelumnya, majelis Hakim PTUN menolak gugatan warga Raffles Hills yang mengajukan permohonan pembantalan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (Cimaci). Ketua Majelis Hakim Andri Mosepa didampingi Hakim Anggota Sutiyono dan Nelvy Christin menyatakan gugatan yang teregister dengan Nomor 61/G/PU/2016/PTUN-BDG diajukan oleh 33 warga Raffles Hills ditolak.

“Eksepsi tergugat diterima, dan menolak gugatan tergugat, dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar RP189.000,” katanya dalam putusan yang dijatuhkan pada Selasa (28/6/2016) lalu.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengangkat pertimbangan mengenai Pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu atau telah melewati 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi (vide Pasal 4 Perma 2/2016).

Sebelumnya para Penggugat mengklaim dalam gugatannya bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Jalan Tol Cimaci tersebut baru diketahui para Penggugat pada 10 Maret 2016.

Namun dalam fakta yang terungkap di persidangan justru para Penggugat menyampaikan bukti P – 19 berupa Surat Warga Perumahan Raffles Hills kepada PT. Gunung Subur Sentosa No. 07/RT12-RW025/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, tentang Keberatan atas Perubahan Trase Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.

Mengacu pada hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pada Surat Gugatan tanggal 30 Mei 2016 maupun pada bukti P – 19 yang disampaikan para Penggugat ternyata keduanya telah melewati persyaratan tenggang waktu 30 hari sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 4 Perma 2/2016.

(LIN)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.